EKONOMI POLITIK DAN TEORI PILIHAN PUBLIK

REVIEW BUKU EKONOMI POLITIK DAN TEORI PILIHAN PUBLIK

BAB X EKONOMI POLITIK KELEMBAGAAN : MENCARI JAWABAN ATAS KRISIS
(PROF. Dr. DIDIK J. RACHBANI)

TUGAS MATA KULIAH EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN
DOSEN PENGAMPU : Dr. Hardi Warsono, MTP Dr. Ari Pradhanawati, MS Yuwanto, Ph. D





DISUSUN OLEH :
NAMA : AYU JAYANTI
NIM : 14020115410016
ANGKATAN : XLIII

KONSENTRASI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015




Judul : Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik
Pengarang : Prof. Dr. Didik J. Rachbani
Penerbit : Penerbit Ghalia Indonesia
Tahun terbit : 2006
Jumlah halaman : 223

 1. Pengantar 

Ilmu merupakan pangkal dari baik dan buruknya tatanan atau sistem di dalam masyarakat. Kebijakan dan rancangan institusi yang didasarkan pada ilmu yang benar akan memberi arah dan pencerahan kepada masyarakat luas. Apabila dibangun tanpa basis ilmu (teori) yang benar akan menyebabkan sistem sosial, ekonomi, politik semrawut dan tidak berkesinambungan. Implikasi langsung maupun tidak langsung dari kelemahan ilmu pengetahuan (teori) ini akan menyebabkan krisis tatanan dan sistem. Dapat dikatakan bahwa krisis tatanan dan sistem masyarakat tidak lebih dari adanya krisis ilmuwan yang seharusnya memberi pencerahan dan perbaikan di dalamnya. Dengan demikian tidak adil rasanya jika hanya menimpakan krisis tersebut hanya kepada aktor politik dan penguasa saja. Refleksi kelambanan dan kesuraman dunia ilmu merupakan cermin kegagalan peranan ilmuwan dalam memberikan pencerahan kepada dunia nyata. Jika tatanan ilmu rusak maka tatanan di dalam masyarakat akan rusak pula. Krisis multidimensi yang terjadi pada masa Orde Baru dan Era Wahid merupakan contoh dunia ilmu yang kehilangan fungsinya. Ilmuwan perlu mengkaji lebih jauh dalam menemukan jawaban atas tatanan atau bangunan sistem ekonomi sosial politik yang sekarat bahkan hancur seperti saat itu. Sumbangan bagi pemecahan krisis multidimensi tersebut sangat mendesak dilakukan bahkan reformasi dari dalam diri dunia ilmu itu sendiri agar lembaga-lembaga pengetahuan dan perguruan tinggi tidak menjadi fosil. Dunia ilmu ini tetap harus berada di tempatnya dengan alat-alat teoritis yang mesti diasah terus-menerus dan direformasi dari waktu ke waktu agar dapat memberikan sumbangan bagi perbaikan tatanan dan sistem. 

 2. Teori-teori yang tidak memadai 

Teori ekonomi kelembagaan merupakan bagian dari kajian ekonomi politik dan sekarang tengah intensif dikaji oleh banyak ilmuwan karena peranan kelembagaan dalam tatanan yang modern bersifat sangat sentral. Peranan dan fungsi kelembagaan mempengaruhi baik dan buruknya sistem ekonomi dan politik. Peranan intelektual dalam sumbangan teoritis untuk permasalahan yang berkembang terbilang masih jauh dari memadai. Akan tetapi yang menonjol justru arogansi penguasa dengan keyakinan teoritis parsial yang terjelma dalam kebijakan ekonomi dan telah terbukti menjerumuskan ekonomi bangsa ke jurang krisis. Teori ekonomi makro, mekanisme pasar, dan alat-alat lainnya hanya menjelaskan persoalan ekonomi secara parsial. Para teknokrat ini tidak memperhitungkan aspek-aspek ekonomi politik, kelembagaan, dan aspek nonekonomi lainnya dalam membangun rancangan kebijakan ekonomi. Sistem ekonomi yang dibangun dari kebijakan berdasar keyakinan teoritis seperti itu menjadikan hampa kelembagaan. Aspek pertumbuhannya menonjol tetapi dimensi keadilan dan struktur di dalamnya keropos dan rapuh sehingga memunculkan krisis multidimensi. 

 3. Jawaban Teoritisnya 

Teori ekonomi makro, mikro, moneter, dan sebagainya tidak bisa menjelaskan krisis multidimensi. Teori-teori sempit ini menjadi landasan berpikir para teknokrat dalam membuat kebijakan sehingga kelemahan institusi di dalamnya membuat ekonomi berjalan cepat tetapi “oleng” dan mudah ambruk. Regulasi dan institusi pengawasan praktis lumpuh dan dianggap antipasar. Teori dasar tentang ekonomi politik merupakan alternatif yang dapat diajukan sebagai basis untuk memberikan penjelasan pada krisis multidimeensi yang ditandai oleh kelemahan dan kerusakan fungsi-fungsi kelembagaan di berbagai bidang kehidupan. Sebelum terjadi krisis persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah kelemahan fungsi institusi atau bahkan kesalahan implementasidari kelembagaan yang ada. Sedangkan setelah krisis, persoalan yang dihadapi adalah kerusakan dan berhentinya fungsi-fungsi kelembagaan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Analisa tentang masalah kelembagaan dianggap sangat penting karena modernisasi dan kompleksitas sistem mutlak memerlukan kelembagaan yang baik. Bahkan studi tentang kelembagaan berfungsi sebagai mesin sosial yang sangat mendasar. Secara sederhana makna institusi dapat diartikan sebagai aturan main (rule of the game). Aturan main tersebut merupakan domain kolektif dan domain publik yang diinternalisasikan sebagai milik bersama yang mengatur kehidupan secara bersama pula. Jika institusi diinduvidualisasikan maka terjadi proses penyimpangan. Krisis institusi dan penyimpangan menyebabkan sistem tertutup, tidak transparan, tidak akomodatif kepada publik, bermasalah dengan kelompok kepentingan, dan banyak berbagai kerusakan lainnya. Krisis institusi adalah akar persoalan yang harus dipecahkan oleh bangsa ini. 

 4. Bangun Institusi yang Tepat

Dengan mempelajari institusi, maka persoalan kritis dapat dideteksi sehingga kebijakan yang diambil lebih mendasar dan lebih mengarah pada akar persoalan. Kelemahan dan kekuatan ekonomi suatu masyarakat dapat dilihat dari kekuatan dan kelemahan institusi ekonomi yang mendukungnya. Dalam segala aspek, institusi ini terkait dengan proses politik atau kebijakan publik. Institusi adalah fondasi dari sistem modern karena beragam kepentingan yang jauh lebih kompleks terjadi dibandingkan masa lalu. Kekosongan kelembagaan tejadi ketika peranan individu yang menjadi pemimpin bahkan perilakunya berperan lebih dominan menggantikan institusi. Tatanan kelembagaan yang terindividualisasikan seperti ini menyebabkan krisis keadilan, ketimpangan ekonomi, akses terhadap sumber-sumber ekonomi tertutup dan sistem secara keseluruhan rusak. Dari waktu ke waktu sistem berkembang menjadi semakin kompleks, kehidupan masyarakat berkembang semakin maju, dan harus diimbangi dengan pembangunan institusi yang baik dan memadai. Sistem yang berjalan tanpa institusi yang memadai akan menyebabkan kelambanan dalam mentransformasikan sistem tersebut menjadi lebih berkembang maju dan modern. Institusi yang modern dapat memaksimalkan fungsi sistem agar dapat berjalan dan dapat memecahkan persoalan-persoalan yang ada.

 5. Era Orde Baru 

Persoalan paling mendasar dalam era Orde Baru adalah campur aduk institusi negara dan swasta yang saling mengotori satu sama lain. Jabatan publik, perusahaan dan yayasan dicampur aduk satu sama lain sehingga pemegang kekuasaan dapat mengambil kesempatan dan potensi keuntungan ekonomi maupun sosial secara tidak adil. Akses publik terhadap sumber-sumber ekonomi menjadi tertutup, institusi bersifat primitif karena aturan main yang mendukung sistem bergantung pada perilaku elite yang berkuasa. Kepentingan kelompok kecil semakin terpojokkan. Institusi kepresidenan merupakan faktor pokok yang paling rusak dan mempengaruhi segmen institusi negara di bawahnya hingga ke daerah-daerah. Institusi ini memiliki peran ganda sebagai regulator yang mengatur segalanya juga sebagai pemain dalam kelompok kepentingan swasta. Pemerintahan berjalan tidak didasarkan pada institusi yang benar, tetapi mengacu pada karakter individu yang terinternalisasikan ke dalam institusi. Peranan MPR dan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, pers, dan perguruan tinggi menjadi hilang. 

6. Era Wahid 

Dalam agenda reformasi di Era presiden Abdurrahman Wahid perbaikan institusi atau reformasi institusi secara sistematis tidak terjadi. Kesalahan rancangan institusi kembali terjadi dengan pembentukan lembaga swasta yang digiring ke institusi kepresidenan sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan ekonomi seperti pada masa Orde Baru. Hal lain yang sangat menyimpang juga terjadi dengan pembubaran lembaga yang mempunyai fungsi pengamanan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah. Penunjukan figur-figur yang tidak tepat dalam susunan kabinet yang tidak fungsional. Pemerintahan Abdurrahman Wahid hanya mampu mempopulerkan gagasan-gagasan besar, tetapi tidak membumi karena tidak cakap merancang institusi yang efektif dan fungsional. Saran dan kritik diabaikan dan ditanggapi secara arogan. 

7. Penutup 

Budaya politik dan karakter individu merupakan kelemahan institusi yang berpengaruh besar dalam aturan main yang seharusnya. Kelemahan dalam kelembagaan ini menyebabkan sistem menjadi lemah dan tidak cukup kuat menahan gejolak ekonomi dan politik. Selama suatu bangsa tidak dapat membangun sistem kelembagaannya, maka selama itu pula akan terus terperangkap ke dalam krisis.